Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/TPB) membutuhkan inovasi dan kolaborasi menyeluruh tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pencapaian TBP. Tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvesional lama dimana pemerintah daerah selalu menunggu sosialisasi dan intruksi dari pusat, sebagaimana pelaksanaan MDGs sebelumnya yang terbukti ketinggalan, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif menyusun strategi yang tepat bagi pembangunan di daerahnya.
Namun disadari bahwa di tingkat daerah juga terjadi ketimpangan pemahaman dan pada gilirannya komitmen antara piha-pihak yang terkait. Kalangan masyarakat sipil memiliki pengetahuan dan informasi yang relative lebih memadai dari institusi dan aparat pemerintah. Kesenjangan informasi bisa disebabkan pemerintah daerah masih terjebak pada pola struktural dan ‘menunggu dari pusat’ atau struktur di atasnya seperti pemerintah propinsi. Pemerintah daerah ‘selalu’ bergerak dengan pedoman-pedoman dalam perencanaan dan implementasi termasuk penganggaran yang seringkali malah menjadikannya kurang keberanian dalam berinovasi.
Di sisi lain, keterlibatan kelompok masyarakat sipil yang luas dalam TPB juga mmebutuhkan strategi dan kapasitas yang kuat. Kelompok masyarakat sipil di kabupaten Malang belum sepenuhnya memberikan perhatian pada TPB, termasuk membantu pemerintah dalam menyusun konvergensi dengan RPJMD dan mengidentifikasi kerja-kerja kolaboratif. Semestinya kelompok masyarakat sipil bisa membantu dengan menawarkan data-data mikro berdasarkan temuan lapangan hasil kerja-kerja mereka. Data-data mikro bisa menajdi acuan dalam penyusunan prioritas daerah dan menghasilkan indikator-indikator terukur yang relevan serta selaras dengan visi pembanguna pemerintah daerah.
Kabupaten Malang berkerjasama dengan Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) dan Malang Development Watch (MADEWA) menyusun serangkaian kegiatan untuk menyusun rencana aksi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka pelaksanaan TBP. Inisiasi awal kegiatan ini didukung oleh International NGO for Indonesian Development (INFID) Jakarta. Harapannya, kabupaten Malang bisa mengambil langkah lanjutan paska fasilitasi awal ini, sehingga rencana pembangunan bisa selaras dengan TPB. Kegiatan tersebut terdiri dari:
- Lokakarya Pemetaan Komitmen dan Prioritas
- Diskusi Terfokus Penyusunan Rencana Tindak
- Pertemuan Koordinatif Kerja Kolaboratif Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil
Laporan ini menyajikan pokok-pokok bahasan dari tiap kegiatan di atas yang dimaksudkan sebagai kesatuan kegiatan dengan tujuan menyusun rencana aksi kolaborasi pemerintah kabupaten Malang dengan kelompok masyarakat sipil. Dalam laporan ini terminology dan akronim SDGs di-Indonesiakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB.